Harmonyfm – Serang, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bergerak cepat menangkap peluang pembangunan nasional untuk mengamankan wilayah pesisir sekaligus mendongkrak ekonomi daerah.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkot Serang kini tengah mensinkronkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana besar Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Kepala Bapperida Kota Serang W. Hari Pamungkas menjelaskan, bahwa langkah strategis ini bertujuan ganda: melindungi masyarakat dari ancaman abrasi dan banjir rob, serta membuka keran investasi melalui pengembangan kawasan industri padat karya.
Menurutnya, wilayah pesisir menyumbang sekitar 27 persen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nasional karena menjadi pusat aktivitas industri, bisnis, dan pelabuhan.
“Dasar pemikirannya sederhana, kita ingin melindungi masyarakat pesisir dan aktivitas bisnis. Di Kota Serang, fenomena rob sudah mulai menggenangi wilayah Karangantu. Jika tidak diintervensi dengan tanggul pantai atau giant sea wall ini akan mengancam keselamatan dan ekonomi,” ujar Hari dalam diskusi bersama Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Kamis (07/05/2026).
Berdasarkan data Bapperida, terdapat sekitar seribu warga di kawasan Karangantu yang terdampak langsung oleh kenaikan air laut. Selain perlindungan bencana, Pemkot Serang telah menyiapkan lahan seluas 425,6 hektar di wilayah Kasemen yang diperuntukkan bagi industri, serta revisi lahan pelabuhan seluas 109 hektar.
Hari menegaskan, investasi yang masuk nantinya harus membawa dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja. Pemkot mengusulkan kuota 80 persen tenaga kerja lokal asal Kota Serang.
“Ini peluang besar untuk mengurangi pengangguran. Dengan sinkronisasi ini, anggaran pembangunan yang besar tidak perlu membebani APBD kota, tapi bisa diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui BOPPJ,” terangnya.
Menurut Hari, pihak BOPPJ, yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2025, memberikan respons positif terhadap kesiapan Kota Serang. Hal ini didasari oleh posisi geografis Serang yang sangat strategis terhadap berbagai infrastruktur pendukung.
Beberapa keunggulan aksesibilitas yang dipaparkan meliputi, jarak ke Gerbang Tol Serang Timur 9,5 km dan Serang Barat 9,3 km. Tol Cilegon Timur 12,4 km. Kemudian dengan Pelabuhan Bojonegoro itu 11,4 km.
“Dari bandara Soekarno-Hatta itu 50 km, kemudian dengan pusat ibukota itu 60 km. Dengan gardu listrik Kaligandu itu 7,6 km dan sumber air bersih itu 7,6 km. Artinya dari akses-akses pendukung dan infrastruktur pendukung itu menurut pihak BOPPJP itu pas,” kata Hari.
“Tidak terlalu jauh dengan semua akses dan infrastruktur pendukung, apalagi terakhir kemarin kami coba inisiasi dengan BBWSC3 untuk mengaktifkan kembali bendungan karet untuk merehab bendungan karet untuk suplai air bersih di Kecamatan Kasemen,” tambahnya.
Meski fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri, Hari memastikan bahwa kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama melalui konsep Ekonomi Hijau Berkelanjutan.
“Jika daerahnya banyak mangrove, kita gunakan metode hybrid (kombinasi mangrove dan tembok). Kita punya potensi cagar budaya dan pariwisata di Teluk Banten yang harus tetap terjaga vegetasi alaminya,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, tim BOPPJ dijadwalkan akan turun langsung melakukan peninjauan lapangan ke wilayah Kasemen pada minggu depan. Kunjungan ini bertujuan untuk memformulasi model pembangunan yang paling tepat, apakah berupa tanggul pantai, hybrid mangrove, atau tanggul laut.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi Kota Serang. Investasi padat karya ini diprediksi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 kali lipat,” pungkas Hari.(ssk)
