Harmonyfm -Tangerang, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Hall Nusantara, ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023). Pemerintah Provinsi Banten dengan kewenangan dan instrumen keuangan yang dimiliki, mendukung HIPMI untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.
“Terima kasih kepada HIPMI yang telah memilih Provinsi Banten sebagai lokasi Rakernas XVIII. Kita bersyukur sekali ada kawasan untuk penyelenggaraan berbagai hal dalam kapasitas Nasional maupun Internasional. ,” ungkap Al Muktabar.
“Event-event seperti ini terus berdampak pada tata ekonomi setempat seperti hotel dan restoran, menggeliatkan tata ekonomi kita di sektor jasa,” tambahnya.
Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Al Muktabar mengatakan HIPMI secara terus menerus telah berkontribusi dalam pembangunan di Republik Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar mengaku berkesempatan berdiskusi dengan pendiri HIPMI terkait kiprah HIPMI di dunia usaha Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus mendorong hilirisasi dari semua agenda kerja produk-produk Indonesia,” ungkapnya.
“Tidak hanya pada industri besar, industri kecil dan menengah pun harus terus mendorong hilirisasi,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, Presiden Jokowi juga paparkan ketersedian pembiayaan usaha yang berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh para pengusaha muda. Termasuk pola skoring dalam rangka mendapatkan pembiayaan usaha untuk usaha kecil menengah. Pasalnya, pengusaha yang baru memulai usaha mengalami keterbatasan dalam agunan atau jaminan.
“Oleh karenanya, sistem skoring yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo penting untuk kita dorong,” ungkap Al Muktabar.
“Pemprov Banten juga mendorong HIPMI dengan kekuatan yang sudah berjalan untuk semakin berorientasi ke depan, semakin spesifik dan fokus,” tambahnya.
Dikatakan Pemprov Banten dengan instrumen keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga penjaminan hingga kewenangan yang dimiliki, akan menjadi daya dukung sistem usaha di Provinsi Banten.
“Mudah-mudahan, Provinsi Banten dengan infrastruktur dalam berusaha memberikan kemudahan berusaha dari segi perijinan dan seterusnya,” tegasnya. (Rls/Ssk).
