Harmonyfm – Serang, Untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Banten bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten menggelar High Level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Banten, “Sinergi pengamanan pasokan dan stabilitasi harga pangan menjelang HKBN Ramadhan dan Idul Fitri di Provinsi Bante yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten, pada Rabu (11/02/25).
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan, apresiasinya atas capaian inflasi Provinsi Banten pada tahun 2025 yang berhasil terjaga di angka 2,74 persen, sebuah angka yang berada di bawah rata-rata nasional.
Memasuki awal tahun 2026, Gubernur menegaskan bahwa tren positif ini harus dipertahankan melalui kolaborasi lintas sektor. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin ketersediaan stok pangan bagi masyarakat.
“Tugas kita adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Banten terjaga dengan baik menyambut Ramadan dan Idulfitri,” ujar Andra Soni.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Banten telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya yaitu melaksanaan operasi pasar di berbagai titik strategis. Memastikan jalur logistik pangan tidak terhambat. Peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau harga riil di pedagang.
“”Upaya untuk menekan harga kita akan adakan bazar murah, pasar murah, dan juga melancarkan distribusi dan banyak hal lain yang kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, dan tren positif kita untuk menjaga inflasi terbaik. Dan hari ini juga saya rencanakan mau ke pasar,” ungkap Andra.
Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Ameriza M. Moesa mengungkapkan, berdasarkan data empiris, terdapat beberapa komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga signifikan menjelang Lebaran.
“Fokus TPID adalah mengamankan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telur, dan daging ayam ras. Kami ingin kalaupun ada kenaikan, tetap pada harga yang wajar karena meningkatnya permintaan,” ungkap Ameriza.
Ia juga memperingatkan para pelaku usaha agar tidak melakukan praktik perdagangan yang tidak wajar atau penimbunan. BI bersama Pemprov akan meningkatkan intensitas monitoring dan sidak lapangan.
Untuk pengawasan hingga tingkat desa, TPID akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan tim keamanan pangan daerah. Langkah ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan serta dukungan dari aparat penegak hukum.
“Kegiatan ini akan dikoordinir secara ketat untuk mencegah adanya praktik perdagangan yang merugikan konsumen,” tambahnya.
Dari sisi penegakan hukum, Perwakilan Polda Banten Yofi Giri menyatakan, bahwa Satgas Pangan Polri siap mengawal distribusi dan stok bahan pokok. Polda Banten bersama TNI dan Forkopimda akan memastikan tidak ada oknum yang “bermain” atau menimbun stok yang dapat menyusahkan masyarakat.
“Kami memiliki tim tindak untuk memastikan stok pangan aman. Jika masyarakat menemukan adanya dugaan penimbunan atau praktik ilegal di lapangan, segera lapor melalui layanan Call Center 110 yang beroperasi 24 jam,” jelas Yofi Giri.
Kegiatan pengawasan ini juga akan dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya, khususnya untuk wilayah Tangerang Raya, guna memastikan seluruh wilayah Banten tetap kondusif selama bulan suci Ramadan.(ssk)
