Harmonyfm-Serang, Pemerintah Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk memperkuat koordinasi antara sektor moneter dan riil dalam mengendalikan inflasi serta mempercepat digitalisasi daerah.
Rapat Koordinasi TPID dan & TP2DD se-Banten tahun 2025 telah di laksanakan pada Jumat, 7 Maret 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana, menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi komoditas dengan memastikan ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.
“Dalam Rakor tersebut, dibahas berbagai strategi untuk mengendalikan inflasi dan memperlancar distribusi komoditas, terutama di sentra-sentra produksi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga terus meningkatkan indeks digitalisasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Tb Chaerul Dwi Sapta, menyatakan bahwa Rakor TPID yang diinisiasi oleh Gubernur Banten dan Bank Indonesia Banten menunjukkan keseriusan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi di Provinsi Banten masih terkendali dengan baik, terutama karena komitmen kuat dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota, dalam menjaga ketersediaan komoditas dan keseimbangan permintaan dan penawaran,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan pesan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar seluruh kepala daerah menjaga pasokan dan permintaan, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rakor ini menjadi dorongan untuk menghadapi masa libur Idul Fitri yang akan dimulai pada 28 Maret hingga 8 April. Kami mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan untuk mengendalikan kenaikan harga,” kata Chaerul.
Kemendagri juga mengimbau pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan memantau operasi pasar, kondisi petani, irigasi, dan permasalahan lainnya.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif di Provinsi Banten,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Ameriza, menjelaskan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk mengantisipasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBKN) Idul Fitri 2025, di mana biasanya terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang dapat memicu inflasi.
Selain itu, rakor ini juga menjadi forum untuk merefreshment kepada para pemimpin daerah baru mengenai pentingnya pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
“Kami berharap melalui rakor ini, daerah-daerah dapat mengambil langkah nyata untuk meredam potensi lonjakan inflasi, terutama menjelang akhir Maret 2025, di mana periode diskon listrik 50 persen akan berakhir,” katanya.
“Salah satunya adalah menggelar operasi pasar murah, kemudian jmenjaga kelancatan distribusi, uga bisa mendorong pasar tani agar petani bisa langsung menjual hasilnya kepada konsumen,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa BI Banten akan terus mendorong digitalisasi daerah, mengingat kinerja beberapa pemerintah daerah di Banten telah menunjukkan hasil yang baik.
“Kami berharap dengan koordinasi yang semakin kuat, Banten dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam digitalisasi daerah,” ujarnya.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Riris Prasetyo, memberikan apresiasi atas antusiasme para kepala daerah yang hadir dalam rakor ini. Ia menekankan pentingnya digitalisasi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah pelayanan publik.
“Digitalisasi daerah akan mengurangi potensi fraud dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik,” jelasnya.
Sedangkan Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinannya dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang efektif untuk menjaga inflasi, terutama di tengah potensi gangguan cuaca.
“Alhamdulillah, inflasi kita masih terjaga, salah satunya karena terbantu oleh diskon listrik,” kata Gubernur.
Ia juga mengusulkan agar frekuensi Rakor ditingkatkan untuk memperkuat koordinasi antar daerah.
“Kami berharap, dengan koordinasi yang kuat dan strategi yang tepat, inflasi di Banten dapat terus terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat,” pungkas Andra.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah di Provinsi Banten, demi kesejahteraan masyarakat. (Ssk)
