Harmonyfm – Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang memastikan bahwa proyek megah pembangunan Alun-Alun Kota Serang senilai Rp48,5 miliar tidak akan mengorbankan program infrastruktur dasar maupun pelayanan publik lainnya.
Pemerintah daerah menegaskan seluruh program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.
Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengakui bahwa proyek besar ini memicu adanya penyesuaian alokasi anggaran (refocusing). Namun, ia menjamin penyesuaian tersebut tidak sampai menghapus program-program krusial.
“Terkait pembangunan alun-alun yang nilainya cukup besar, tentu ada dampak terhadap alokasi anggaran infrastruktur lainnya. Namun dampaknya tidak sampai menghilangkan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Iwan saat berdiskusi dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Kamis (18/6/2026).
Salah satu bukti komitmen pemerintah adalah tetap berjalannya proyek betonisasi jalan di 17 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Serang pada tahun ini.
Iwan menjelaskan, kelancaran proyek jalan ini berhasil dijaga berkat strategi kolaborasi anggaran yang matang. Pembangunan jalan dibiayai melalui kombinasi tiga sumber dana APBD Kota Serang, Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Banten, dan program strategis Pemerintah Provinsi Banten.
Melalui sinergi anggaran tersebut, megaproyek alun-alun dipastikan tidak mengganggu roda pembangunan jalan secara signifikan.
Selain infrastruktur jalan, DPUPR Kota Serang juga fokus pada pembenahan fasilitas pendidikan. Ada dua proyek besar di sektor pendidikan yang saat ini sedang dikebut yaitu gedung baru Disdikbud Kota Serang dimana proyek ini sedang dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli mendatang.
Kemudian rehabilitasi SDN Pamarican dimana pemerintah melakukan pembangunan dan peninggian bangunan sekolah yang selama ini menjadi langganan banjir saat musim hujan. Proyek ini ditargetkan rampung tahun ini agar kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi lebih aman dan nyaman.
“Jadi memang ada penyesuaian anggaran, tetapi tidak sampai menghilangkan pembangunan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambah Iwan.
Iwan menambahkan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan fokus Wali Kota Serang yang memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur dasar terlebih dahulu.
Setelah target jalan beton diselesaikan secara bertahap, pemerintah daerah akan memperluas fokusnya ke fasilitas pelayanan publik lainnya, seperti gedung kelurahan, sarana kesehatan dan Puskesmas, serta sarana sekolah dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
DPUPR pun optimistis bahwa strategi bertahap ini akan memberikan ruang anggaran yang lebih longgar di masa depan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan secara total.
“Saya optimistis jika konsep pembangunan ini berjalan konsisten selama lima tahun, persoalan infrastruktur dasar di Kota Serang dapat diselesaikan secara bertahap. Setelah itu pemerintah bisa lebih fokus meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya,” tutup Iwan. (Ssk)
