Harmonyfm-Serang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”.
Peluncuran buku ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) dalam menghadirkan panduan praktis bagi para PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.
Friderica juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi pengungkit bagi penguatan inklusi dan pemberdayaan keuangan nasional. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, pada tahun 2024 nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp251–263 triliun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang berasal dari lebih dari 3,9 juta pekerja migran Indonesia. Rata-rata setiap pekerja mengirimkan sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di tanah air.
“Kemudian kalau kita melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah tersebut per tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional juga ya. Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung yang jawab besar ya, untuk meningkatkan literasi dan juga terutama inklusi. Bagaimana mas-mbak semua yang mau berangkat, harus kita bekali bersama, untuk kemudian bisa melakukan inklusi keuangan yang baik, tau nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” ujar Friderica.
Friderica menegaskan bahwa peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga yang diwujudkan dalam peluncuran buku saku ini sebagai langkah nyata peningkatan literasi dan pelindungan bagi PMI.
“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegas Mukhtarudin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta para narasumber dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PMI.
Melalui peluncuran buku ini, OJK, KP2MI, dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di seluruh daerah kantong pekerja migran, seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan sejak dini.
OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI tidak hanya soal perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera.(ssk)
