Harmonyfm -Tangerang, Dalam rangka mendukung untuk mewujudkan program tiga juta rumah, dan berkolaborasi mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan kuota FLPP, dan kepastian e-sertifikat, 3 DPD REI yang terdiri dari DPD REI DKI Jakarta, DPD REI Jawa Barat, dan DPD REI Banten Gelar acara temu anggota 3 DPD REI yang di selenggarakan di ICE BSD, Tangerang pada Rabu (12/06/24).
Acara yang bertema “Dukungan REI Mewujudkan Program Tiga Juta Rumah; Kolaborasi Mencari Solusi Mengatasi Keterbatasan Kuota FLPP & Kepastian E Sertifikat” di hadiri Sekjen DPP REI Raymond A. Arfandy, Wakil Ketua Umum DPP REI Ikang Fawzi, Wakil Ketua Umum DPP REI Maria Nelly Suryani, Ketua DPD DKI Jakarta Arfin F Iskandar, Ketua DPD REI Jawa Barat Lia Nastiti, Ketua DPD REI Banten Roni H Adali, dan juga di hadiri puluhan Ketua DPD di Indonesia serta anggota 3 DPD REI.
Dalam acara temu 3 DPD REI ini di isi dengan diskusi yang menghadirkan narasumber yang ahli d bidangnya masing-masing yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Dr.ir. Herry Tz, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer PT BTN (Persero) tbk Hirwandi Gafar, dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian ATR/BPN Asnaedi. A.
Untuk diskusi terbagi menjadi dua sesi dimana sesi pertama membahas tentang ketersediaan kuota FLPP 2024: tantangan penyediaan perumahan di Indonesia. Sesi kedu membahas tentang kebijakan sertifikat untuk mendorong kemudahan dan kepastian berusaha.
Saat di temui disela acara Ketua DPD REI Banten Roni H Adali mengungkapkan bahwa acara temu 3 DPD REI ini merupakan bentuk dari rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap anggota, karena saat ini ada isu -isu terkait keterbatasan kuota FLPP 2024, dan terkait masalah e-sertifikat.
“Saat ini telah ada isu-isu yang lagi hot ya, yang pertama terkait dengan keterbatasan kuota FLPP yang tahun ini memang lebih sedikit yaitu hanya 166.000 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang 220.000, nah pertemuan ini tidak membahas untuk meminta tambahan kuota lagi tapi lebih kepada solusinya seperti apa untuk mengatasi kekurangan kuota FLPP tadi, mudah-mudahan ada jalan keluarnya supaya teman-teman yang bergerak di rumah subsidi bisa terus bergerak, dan itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait termasuk pemerintah pusat, akademisi, asosiasi dan pihak-pihak lain yang terkait,” ungkap Roni.
Sedangkan terkait masalah e-sertifikat, Roni mengatakan hal Ini penting buat semua anggota REI, karena sebetulnya ini produknya bagus, dimana ada transformasi dari manual ke teknologi digital, tapi pertanyaannya apakah sumber daya manusianya sudah siap, dan apakah perangkat-perangkat elektroniknya sudah siap, karena selama ini sangat sulit untuk membuat SKGB di BPR.
“Selama ini kita sangat sulit untuk membuat SKGB di BPR, kita selalu bolak-balik dan lain sebagainya, apalagi nanti ini ditambah dengan elektronik sertifikat, nah itu yang perlu dijelaskan oleh teman-teman di acara ini supaya kita bisa mengantisipasi, karena kalau sampai tadi macet pembuatan sertifikat tanah elektronik ini berdampak terhadap semuanya, nah pentingnya acara pada hari ini adalah untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan kita paling tidak ada solusinya seperti apa,” katanya.
Menurut Roni kalau memang belum siap e-sertifikat ini jangan dulu dijalankan, tapi kalau yang terkait dengan FLPP dulu REI pernah buat Pokja terkait dengan pembiayaan, skema pembiayaan untuk rumah MBR, bekerjasama dengan perbankan jadi kalaupun nanti keluar produk dari teman-teman REI, perbankan tidak terlalu jauh dari FLPP.
“Misalnya FLPP bunganya kan 5 persen kalau ini misalnya bisa 7 persen, artinya enggak terlalu jauh dan tentunya juga masalah uang muka dan lain sebagainya mudah-mudahan dari DPP REI nya sendiri bisa mensuport itu, karena memang saya ingat betul DPP REI ada 5 pilar, salah satunya adalah pembiayaan melalui lembaga, pembiayaan ini yang dibutuhkan untuk bantuan tadi,” tandas Roni.
Dalam kesempatan itu, Sekjen DPP REI Raymond A. Arfandy mengatakan hari ini bertemu 3 DPD REI itu untuk mengundang beberapa sekutu terkait untuk mencarikan solusi, bukan untuk saling menyalahkan siapa yang salah, hanya cari solusi, bertukar pikiran bagaimana jalan terbaik supaya persoalan kuota ini bisa terpenuhi.
“Karena kita sama-sama tahu bahwa kuota FLPP kebetulan rata-rata setahun dulu sekitar di atas 200 ribuan, sedangkan tahun ini kita hanya memiliki kuota sekitar 166 ribu, berarti akan ada sekitar 50.000 sampai 70.000 akan tertunda kepemilikan rumahnya, nah makanya itu kita carikan solusi hari ini, karena penentu kebijakan adalah pemerintah, maka tadi saya statement bahwa kita tetap menjadi Mitra terbaik daripada pemerintah kita pendukung setia pemerintah,” ujar Raymond.
Sementara Ketua DPD DKI Jakarta Arfin F Iskandar dalam sambutanya mengatakan 3 DPD REI ini daerahnya berkesinambungan atau berdekatan jadi memiliki masalah yang sama, oleh karena itu digelarlah cara temu 3 DPD REI ini untuk membahas tentang ketersediaan kuota FLPP 2024, dan membahas tentang kebijakan sertifikat untuk mendorong kemudahan dan kepastian berusaha.
“Jadi untuk mencari solusi semua permasalahan kita di lapangan diperlukan sinergi, dan support baik dari pemerintah maupun perbankan,” kata Arfin.
“Kalau untuk masalah e-sertifikat, kita support dan semoga bisa mendapatkan faedah yang lebih bagus,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua DPD REI Jabar Lia Nastiti mengungkapkan sangat mendukung program 3 juta ini, di sisi lain yang di hadapi pengembang saat keterbatasan kuota. “Untuk itu kami 3 DPD ingin meminta ke DPP REI untuk mewakili rekan-rekan REI se-Indonesia memohon agar menindaklanjuti masalah ini dan ada kebijakan dari pemerintah,” ungkap Lia. (Ssk).
