Harmonyfm-Serang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian usaha dan memitigasi risiko sosial di masyarakat dengan menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) dan modal usaha melalui Bank Banten. Penyaluran non-tunai ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran dan mencegah praktik korupsi.
Modal Usaha Rp2 Juta untuk Jiwa Wirausaha
Dimyati menyoroti program bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp2 juta per Kepala Keluarga (KK). Bantuan ini, kata Wagub, ditujukan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil seperti berjualan donat, bakso, sate, atau kerajinan, dan bukan untuk keperluan konsumtif seperti membeli telepon genggam atau sepeda.
“Modal Rp2 juta ini harus dimanfaatkan untuk usaha. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini akan menjadi seperti snowball, membesar, membesar, dan akhirnya menjadi pengusaha sukses,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Dimyati menekankan bahwa program ini adalah upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan sangat didorong untuk menyasar kaum ibu.
“Saya minta mayoritas, 90 persen sampai 95 persen, harus kepada ibu-ibu. Karena kalau nanti terjadi sesuatu pada suami, ibu-ibu sudah siap, tidak stres, tidak kelaparan karena sudah ada usaha yang mencari penghasilan,” tegasnya.
Enam Segmen Bantuan Sosial Senilai Total Rp24,3 Miliar
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, Rina Dewiyanti, yang juga merupakan Kepala BPKAD Provinsi Banten, merinci enam segmen program bantuan sosial Pemprov Banten untuk tahun 2025 yang disalurkan melalui Bank Banten. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp24,3 miliar.
”Kita memberikan bantuan sosial di tahun 2025 untuk enam segmen. Total secara keseluruhan sekitar Rp24,3 miliar,” ujar Rina.
Secara rinci, alokasi untuk Jaminan Sosial Keluarga (JSK) yang akan disalurkan kepada 37.741 keluarga, di mana setiap keluarga akan menerima Rp500.000, dengan total mencapai Rp18,87 miliar.
Fokus Pemberdayaan dan Kemandirian
Rina juga menyoroti bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat.
”Ada bantuan sosial yang UEP tadi itu kita berikan di APBD 2025 ini untuk 2.450 orang. Jadi para masyarakat orang yang entrepreneurship kita berikan modal usaha Rp2.000.000. Sehingga nanti kita harapkan ke depan mereka mampu mandiri dengan uang yang kita berikan,” jelasnya.
Selain itu, ada bantuan untuk Lansia dialokasikan sebesar Rp4,9 miliar untuk 1.000 orang (2.450 KK), dengan masing-masing penerima mendapatkan Rp2.000.000.
Ada juga bantuan untuk Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas sebanyak 600 orang masing-masing Rp500.000 (total Rp300 juta) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak stunting.
“Kita juga ada bantuan sosial untuk anak terlantar karena ini ada di programnya Dinsos ya. Untuk anak terlantar penyandang disabilitas kita berikan 600 orang, masing-masing Rp500.000 dan itu ada Rp300 juta. Kemudian bantuan pemberian makanan tambahan tadi Pak Wagub sampaikan, itu PMT untuk anak stunting ee yang kurang lebih ada 378 orang ya seperti itu,” tambah Rina.
Penyaluran bantuan sosial ini akan dilakukan melalui perbankan. ”Semua penerima manfaat, lewat perbankan dan ditunjuk saat ini adalah Bank Banten,” tegasnya.
Pada tahap peluncuran, penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Rina menambahkan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Banten.
”Bertahap Pak, ini mulai peluncur di daerah yang sebelumnya sudah ada di daerah Pandeglang,” tutup Rina, menandakan bahwa daerah lain telah menerima bantuan di luar acara seremonial.
Perlu diketahui, dalam penyaluran hari ini khusu untul Wilayah Kota Serang, dan sebagian Kabupaten Serang. Jumlah penerima manfaat sebanyak 210 orang dengan rincian untuk warga Kota Serang yang mendapat bantuan UEP ada 100 orang, untuk penerima Jaminan Sosial Keluarga (JSK) ada 100 orang, dan 10 orang dari Kabupaten Serang. (Ssk)
