Harmonyfm -Serang, Kantor vertikal Kementerian Keuangan secara rutin menyelenggarkaan rapat Assets and Liability Committee (ALCo) guna membahas kinerja penerimaan negara serta penyaluran pagu anggaran. Sampai dengan 31 Juli 2023 capaian pendapatan negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp47,90Triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan sektor perpajakan senilai Rp39,72Triliun (58,88 persen target), pendapatan sektor kepabeanan dan cukai senilai Rp7,32Triliun (57,32 persen Target), dan PNBP senilai Rp0,86Triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp14,63Triliun (56,48 persen Pagu). Belanja negara tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar RP4,74Triliun (50,31 persen Pagu) dan Tranfer Ke Daerah senilai Rp9,89 Triliun (60 persen pagu).
Duduk bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten yang sekaligus menjadi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sugiwanto, Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten Sonny Agustinus, Kepala Bidang PK KPU Bea Cukai Soekarno Hatta Indasah, dan Local Expert dari Universitas Tirtayasa Banten Hady Sutjipto.
Dalam kesempatan ini Sonny menyampaikan,”hingga Juli 2023, Kanwil DJP Banten berhasil menghimpun Rp39,72Triliun (58,88 persen dari target) dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,46 persen (y-o-y). Adapun kotribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh NonMigas dan PPN”.
Di lain pihak, Indasah menyampaikan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juli 2023 mencapai Rp7,32 triliun (57,32 persen Target), tumbuh 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp5,88 Triliun, Cukai Rp 1,43 Triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp5,39 miliar.
Sugiyarto menambahkan,”Realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Juli 2023 sebesar Rp14,63 Triliun atau 56,48 persen dari pagunya, tumbuh 6,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L Rp4,74 Triliun (56,48 persen dari Pagu) tumbuh 5 persen. Belanja TKD Rp9,89 T (60 persen dari Pagu) tumbuh 7,39 persen”.
Sugiyarto juga menyampaikan realisasi belanja APBN sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp12,02 Triliun atau 46,50 persen dari pagu. ”Trennya bertumbuh 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sudah memasuki tahapan Pemilu sehingga terjadi peningkatan realisasi belanja,” terang Sugiyarto.
”Terjadi perubahan kebijakan penyaluran KUR, sehingga pemerintah tidak maksimal menyalurkan KUR. Namun, pemerintah cukup optimis target penyaluran KUR akan tercapai di akhir tahun,” ujar Sugiyarto.
Terkait Pengelolaan Aset, Sugiwanto menyampaikan,”kontribusi terhadap penerimaan negara terus meningkat sampai dengan Bulan Juli 2023. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara dan Piutang Negara dan Lelang mencapai 36,25 Milyar Rupiah. Untuk PNBP dari sektor Non-Migas tercatat sebesar 4,78 Miliar Rupiah, sedangkan Realisasi Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh LMAN sebesar 71,81 Miliar Rupiah.”
Terakhir, Sugiyarto menyampaikan tentang penyaluran Ultra Mikro sampai 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp211,81 Miliar (tumbuh 32,49 persen) ”Kinerja penyalur UMi pada Bulan Juli 2023 ini meningkat melampaui bulan-bulan sebelumnya, karena sampai dengan Bulan Juni 2023, penyaluran UMi mengalami penurunan. Minat Masyarakat di Banten terhadap pembiayaan UMi meningkat juga disebabkan peningkatan literasi keuangan Masyarakat khususnya pada level mikro untuk menggunakan pembiayaan yang resmi,” tutup Sugiyarto. (Rls/Ssk).
