Harmonyfm -Serang, Kinerja APBN Provinsi Banten pada Triwulan I tahun anggaran 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari pendapatan negara yang tumbuh positif pada beberapa komponen dan adanya pertumbuhan realiasi belanja negara (yoy).
Hal ini disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Banten Djanurindro Wibowo, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Dody Fachrudin dan Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus dalam siaran pers yang diselenggarakan secara Hybrid di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan Microsoft Teams Meeting. Selasa (30/04/24).
Menurut Dody, pendapatan negara Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp21,84 Triliun, tumbuh 7,87 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya pendapatan pada beberapa komponen seperti Pajak dan Bea Cukai, sedangkan PNBP mengalami kontraksi (yoy),” terang Dody.
Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi
Dody menjelaskan, belanja negara Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp6,63 Triliun, tumbuh sebesar 18,8 persen dari tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Untuk belanja K/L mencapai Rp2,4 Triliun, tumbuh sebesar 47,04 persen, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024.
Seluruh jenis belanja K/L (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos) mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal. Belanja modal mengalami kontraksi 36,90 persen disebabkan oleh penurunan atas belanja modal di K/L PUPR, BMKG, dan Kementerian Perhubungan karena pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran yang lalu.
Untuk kinerja realisasi belanja berdasarkan fungsi, fungsi pelayanan memiliki kinerja realisasi yang paling baik dengan capaian 66,58 persen melebih target sebesar 15 persen. Kenaikan pada fungsi ini karena pelaksanaan tahapan pemilu.
Untuk belanja TKD mencapai Rp4,23 Triliun atau 23,94 persen dari total alokasi TKD 2024, tumbuh sebesar 6,22 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,99 Triliun atau 22,83 persen dari pagu. Secara umum kinerja penyaluran TKD per 31 Maret 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang telah tersalurkan Rp1,3 Triliun lebih lebih rendah 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini semua jenis DAK Non Fisik telah disalurkan.
Dody juga menyampaikan informasi tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 31 Maret 2024 tumbuh pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,09 Triliun untuk 15.668 debitur, tumbuh sebesar 43,19 persen dari tahun sebelumnya.
“Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp295,11 Miliar demikian juga untuk UMI Rp32,06 Miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp681,42 Miliar untuk 10.307 debitur,” ujarnya. (Rls/Ssk).
