Harmonyfm-Serang, Salah satu tokoh masyarakat di Provinsi Banten, sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan (Badak) Banten, menolak keras terhadap aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Tanah Jawara.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Badak Banten, Tb Ai Samsuri melalui deklarasi yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (20/5/2025).
Di dalam naskah deklarasi, terdapat 4 point penting yang disampaikan Ai, yakni terkait memberantas dan mencegah aksi tindakan premanisme berkedok ormas di wilayah Banten.
Usai deklarasi, Ketua Umum DPP Badak Banten, Tb Al Samsuri mengajak seluruh masyarakat di Banten untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi tindakan premanisme yang dapat merugikan masyarakat.
“Kedepannya, apa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Banten dan umumnya di Indonesia, agar merasakan kenyamanan dan ketertiban. Sehingga tidak ada gangguan dari pihak-pihak yang sengaja melakukan onar,” ujar Ai.
Ia menegaskan, jika ajakan ini juga berlaku untuk para kader Badak Banten, baik tingkat DPW maupun tingkat anak ranting, untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas.
Adapun kepengurusan dan keanggotaan Badak Banten tercatat kurang lebih sekitar 1.000 orang. Tersebar di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Banten.
“Selama ormas Badak Banten berdiri, kami selalu membantu dan berbuat positif kepada masyarakat. Kami juga ingin kepada semua kalangan maupun ormas-ormas lainnya, untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas di wilayah Banten,” jelas Ai.
Sementara itu, Ketua DPW Badak Banten, Siprandani, ST. menyikapi perihal maraknya aksi premanisme yang terjadi saat ini, merupakan oknum ormas yang memanfaat situasi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita di Badak Banten tidak akan dan tidak mau seperti itu,” katanya.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengkawal dan mendukung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Tetapi yang tidak baik (kebijakannya), kita akan kritisi. Kita sebagai organisasi kemasyarakatan harus mengkritisi. Jika ada ketidakadilan maka kita akan menyuarakannya. Mana saja kebijakan pemerintah yang baik, seperti penyerapan lapangan pekerjaan, kita akan dukung,” tegas dia.(ssk)
