Harmonyfm-Serang, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah DKI Jakarta dan Banten hingga akhir Maret 2025 tumbuh, stabil, dan terjaga.
Stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di wilayah Jabodebek dan Banten tercermin dari kinerja positif industri Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank, yang turut didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah serta intensifnya upaya edukasi dan perlindungan konsumen.
Perkembangan Perbankan Regional
Per Maret 2025, kinerja sektor perbankan di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan pertumbuhan positif, tercermin dari peningkatan fungsi intermediasi.
Begitu pula pada sektor perbankan di wilayah Banten, turut mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 4,88 persen (yoy) menjadi Rp218,63 triliun, dan kualitas kredit yang tetap terkendali pada level 2,90 persen. Penghimpunan DPK juga tumbuh sebesar 7,75 persen (yoy) menjadi Rp302,42 triliun.
Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di kedua wilayah tersebut terus menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Di wilayah DKI Jakarta, Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor dengan penerimaan fasilitas kredit/pembiayaan tertinggi, yaitu sebesar 18,94 persen. Hal ini sejalan dengan kontribusinya yang signifikan dalam perekonomian daerah, yakni sebesar 11,49 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Kondisi ini mencerminkan bahwa perbankan memiliki fokus pembiayaan pada sektor strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor lainnya yang turut menerima pembiayaan besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor perantara keuangan, dengan share masing-masing sebesar 10,52 persen dan 10,48 persen.
Sementara itu, di wilayah Banten, penyaluran kredit didominasi oleh kredit/pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal dengan persentase sebesar 31,83 persen, disusul oleh kredit/pembiayaan untuk kepemilikan peralatan rumah tangga lainnya serta kredit/pembiayaan untuk perdagangan besar dan eceran masing masing sebesar 15,14 persen dan 11,98 persen.
Meskipun terdapat peningkatan fungsi intermediasi dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan Perbankan, terdapat tantangan terbesar dalam menjaga kualitas kredit di beberapa sektor ekonomi seperti perikanan dan pertambangan, serta kualitas kredit yang tetap terjaga.
Di wilayah DKI Jakarta, total penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp4.032,17 triliun, tumbuh sebesar 10,88 persen (yoy) dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang terjaga pada angka 1,70 persen, yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen (yoy) sehingga menjadi Rp4.794,44 triliun yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dan kondisi likuiditas yang stabil.
Perkembangan Pasar Modal Regional
Minat masyarakat terhadap investasi di industri Pasar Modal terus menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan kemudahan akses terhadap layanan pasar modal, tercermin dari pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) dan transaksi produk pasar modal di beberapa wilayah.
Per Maret 2025, jumlah investor di wilayah DKI Jakarta tercatat sebanyak 3,42 juta atau meningkat signifikan sebesar 119,72 persen (yoy), dengan konsentrasi tertinggi di Jakarta Pusat yang menyumbang 56,67 persen dari total investor. Di wilayah Banten, jumlah investor mencapai 819,11 ribu atau tumbuh 8,17 persen (yoy), dengan dominasi investor di Kota Tangerang sebesar 29,97 persen.
Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam industri Pasar Modal, baik sebagai instrumen investasi maupun sarana pengelolaan keuangan jangka panjang.
Sepanjang Maret 2024 hingga Maret 2025, nilai rata-rata bulanan transaksi saham di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung positif.
Pada posisi Maret 2025, total nilai transaksi saham di wilayah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp187,86 triliun atau tumbuh 31,59 persen (yoy), didominasi oleh investor di Jakarta Selatan dengan kontribusi 53,79 persen.
Di wilayah Banten, total nilai transaksi saham mencapai Rp20,46 triliun atau tumbuh 45,30 persen (yoy), dengan Kota Tangerang menyumbang 71,04 persen dari total transaksi saham.
Data ini mengindikasikan semakin meluasnya akses keuangan terhadap produk dan layanan industri Pasar Modal, terutama di wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di DKI Jakarta dan Banten terus menunjukkan kinerja positif, baik di sektor perusahaan pembiayaan maupun pinjaman daring.
Pada sektor perusahaan pembiayaan, per Maret 2025 piutang pembiayaan di wilayah DKI Jakarta mencapai Rp96,30 triliun atau tumbuh 3,30 persen (yoy) dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga pada level 3,70 persen.
Sementara di wilayah Banten, piutang pembiayaan menyentuh angka Rp35,68 triliun atau tumbuh 9,56 persen (yoy), dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang masih terjaga pada angka 3,29 persen.
Di sektor pinjaman daring, per Februari 2025, di wilayah DKI Jakarta tercatat 2,64 juta rekening penerima pinjaman aktif dengan outstanding pinjaman mencapai Rp12,55 triliun atau tumbuh 17,03 persen (yoy), dan tingkat wanprestasi perusahaan (TWP 90) sebesar 3,21 persen.
Kondisi yang sama juga tercatat di wilayah Banten, dengan penerima pinjaman aktif yang mencapai 6,03 ribu rekening, outstanding pinjaman tumbuh 18,91 persen (yoy) menjadi Rp6,03 triliun, dan TWP 90 terjaga pada level 2,74 persen.
Perkembangan Buy Now Pay Later
Produk kredit Buy Now Pay Later (BNPL) terus mencatat pertumbuhan signifikan hingga akhir Maret 2025 di wilayah DKI Jakarta dan Banten, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan.
Di sektor perbankan, jumlah debitur BNPL di wilayah DKI Jakarta mencapai 2,31 juta entitas, tumbuh 17,53 persen (yoy), begitu juga di wilayah Banten meningkat 31,40persen (yoy) menjadi 1,51 juta entitas. Dari sektor non-perbankan, jumlah debitur di wilayah Jakarta mencapai 1,44 juta entitas naik 25,35 persen (yoy), sedangkan di Banten bertambah 38,59 persen (yoy) menjadi 1,09 juta entitas.
Dari sisi baki debet, BNPL perbankan di Jakarta tumbuh 16,89 persen (yoy) menjadi Rp3,22 triliun, sementara di sektor non-perbankan meningkat 41,03 persen (yoy)menjadi Rp1,31 triliun.
Hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten, baki debet BNPL perbankan melonjak 29,46 persen (yoy) menjadi Rp1,78 triliun, dan dari sektor non perbankan naik 33,99 persen (yoy) menjadi Rp0,67 triliun.
Meskipun pertumbuhan BNPL mencerminkan potensi besar, risiko kredit yang diukur melalui NPF mengalami peningkatan. Di wilayah DKI Jakarta, NPF BNPL perbankan mencapai 2,90 persen, sementara di Banten tercatat 2,62 persen, di mana nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,54 persen.
Pada sektor non bank, NPF BNPL DKI Jakarta mencapai 3,58 persen di bawah rata-rata NPF nasional sebesar 3,64 persen, sementara di Banten mencapai 3,66 persen, di atas rata-rata NPF nasional.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK secara aktif memantau dan menindaklanjuti pengaduan, serta melayani permintaan informasi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) per 30 April 2025, OJK telah memfasilitasi 31.063 layanan konsumen yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.703 layanan konsumen merupakan layanan pengaduan, di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.889 layanan pengaduan dan di wilayah Banten sebanyak 814 layanan pengaduan, dengan total tingkat penyelesaian mencapai 75,54 persen.
Di wilayah DKI Jakarta, lembaga jasa keuangan yang menerima layanan pengaduan didominasi oleh Fintech Peer to Peer Lending sebesar 43,51 persen, disusul Perbankan 35,41 persen, dan Perusahaan Pembiayaan 14,50 persen.
Adapun mayoritas jenis permasalahan yang disampaikan adalah Perilaku Petugas Penagihan sebesar 52,40 persen, restrukturisasi kredit sebesar 7,20 persen, dan penipuan/pembobolan rekening sebesar 6,99 persen.
Hal senada juga terjadi di wilayah Banten. Lembaga jasa keuangan yang menerima layanan pengaduan didominasi oleh Fintech Peer to Peer Lending sebesar 48,28 persen, disusul Perbankan sebesar 31,94 persen, dan Perusahaan Pembiayaan sebesar 14,99 persen.
Adapun mayoritas jenis permasalahan yang disampaikan adalah Perilaku Petugas Penagihan sebesar 48,28 persen, restrukturisasi kredit sebesar 11,18 persen, dan penipuan/pembobolan rekening sebesar 8,35 persen.
APPK juga mencatat informasi masyarakat mengenai aktivitas keuangan ilegal di wilayah Jakarta dan Banten, yakni terkait aktivitas investasi ilegal sebanyak 70 informasi, 47 informasi dari masyarakat di Jakarta dan 23 informasi dari masyarakat di Banten, sedangkan aktivitas pinjaman online ilegal sebanyak 2.247 informasidengan rincian 1.391 informasi dari masyarakat di Jakarta dan 856 informasi dari masyarakat di Banten.
Untuk meningkatkan literasi keuangan, Kantor OJK Jabodebek secara masif mengadakan edukasi keuangan bersama pemangku kepentingan.
Tercatat sejak Januari-April 2025, telah dilaksanakan 59 kegiatan edukasi di wilayah DKI Jakarta dan Banten, yang melibatkan 28.902 peserta dari kalangan pelajar, karyawan, disabilitas, guru, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, dan masyarakat umum.
Selain peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat, Kantor OJK Jabodebek juga menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka peningkatan capacity building, baik terkait bisnis operasional, pelindungan konsumen, maupun teknologi informasi.
OJK terus mengimbau kepada masyarakat agar jangan pernah tergiur dengan tawaran pekerjaan paruh waktu, penawaran pinjaman dari pinjaman online ilegal maupun investasi yang tidak logis, selalu cek legalitas entitas yang menyampaikan penawaran melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan menghubungi langsung layanan konsumen OJK melalui telepon: 157, WhatsApp: 081-157-157-157 atau email: konsumen@ojk.go.id.
Selain memanfaatkan APPK, masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan sektor jasa keuangan dengan mem-follow Instagram OJK di @ojkindonesia, Instagram KOJK Jabodebek di @ojk_jabodebek, Instagram KOJK Provinsi Banten di @ojk_banten, dan Instagram kontak 157 di @Kontak157 untuk memperoleh beragam edukasi keuangan. (Ssk)
