Harmonyfm-Jakarta, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di DKI Jakarta dan Banten tetap solid hingga pertengahan 2025.
Hal ini ditopang oleh pertumbuhan positif di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank, serta penguatan ekonomi daerah dan peningkatan pelindungan konsumen.
Perkembangan Perbankan Regional
Sejalan dengan tren pertumbuhan nasional, sektor perbankan di DKI Jakarta dan Banten mencatat kinerja fungsi intermediasi yang terus tumbuh dan kualitas kredit yang terjaga.
Di DKI Jakarta, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp5.058,34 triliun atau naik 12,34 persen (yoy), mencerminkan kepercayaan masyarakat dan likuiditas yang stabil.
Penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp4.216,65 triliun atau tumbuh 9,75 persen (yoy), dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 1,60 persen, dan didominasi oleh kredit modal kerja dengan porsi 49,61 persen.
Di Banten, DPK turut tercatat naik 4,89 persen (yoy) mencapai Rp303,20 persen, begitu pula penyaluran kredit/pembiayaan yang tumbuh 3,55 persen (yoy) menjadi Rp220,22 triliun, dengan NPL di level 2,30 persen, dan didominasi kredit konsumsi sebesar 53,27 persen.
Capaian ini menunjukkan intermediasi perbankan di kedua wilayah tetap berjalan sehat, mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di wilayah DKI Jakarta, penyaluran pembiayaan perbankan masih terkonsentrasi pada sektor Industri Pengolahan, yang menyumbang 18,63 persen dari total pembiayaan.
Selanjutnya, sektor Rumah Tangga berkontribusi sebesar 12,77 persen, dan sektor Aktivitas Keuangan serta Asuransi sebesar 11,92 persen.
Berbeda halnya dengan Provinsi Banten, di mana penyaluran kredit perbankan paling banyak mengalir ke sektor Rumah Tangga, dengan porsi mencapai 50,59 persen.
Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menempati posisi kedua dengan 11,98 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 11,39 persen.
Komposisi pembiayaan ini menunjukkan bahwa perbankan di kedua wilayah terfokus mendukung sektor-sektor utama perekonomian pada sektor produktif dan konsumtif.
Di tengah tren positif tersebut, tantangan tetap perlu diantisipasi, khususnya terkait kualitas kredit khususnya pada sektor, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri di DKI Jakarta, serta sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi di Banten.
Perkembangan Pasar Modal Regional
Minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal terus menunjukkan peningkatan, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan serta kemudahan akses terhadap produk dan layanan pasar modal.
Per Agustus 2025, jumlah investor di DKI Jakarta tercatat mencapai 3,9 Juta, atau tumbuh 92,02 persen (yoy), dengan konsentrasi terbesar berada di Jakarta Pusat (59,12 persen).
Sementara itu, di Provinsi Banten, jumlah investor mencapai 931,99 ribu, meningkat 19,01 persen (yoy), dan didominasi oleh Kota Tangerang (27,87 persen).
Dari sisi aktivitas transaksi, total nilai transaksi saham di DKI Jakarta pada Agustus 2025 tercatat Rp179,99 triliun, menurun -26,68 persen (yoy), dengan kontribusi tertinggi berasal dari investor di Jakarta Selatan (40,65 persen).
Sebaliknya, total nilai transaksi saham di Banten justru mengalami peningkatan 13,59 persen (yoy) menjadi Rp20,49 triliun, dengan investor Kota Tangerang memberikan kontribusi terbesar yaitu 57,14 persen.
Secara keseluruhan, peningkatan jumlah investor diikuti dengan pertumbuhan nilai transaksi, khususnya di wilayah Banten, menggambarkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan pengelolaan keuangan jangka panjang.
Hal ini juga mencerminkan peran pasar modal yang semakin inklusif dalam mendorong pembentukan masyarakat yang terliterasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di DKI Jakarta dan Banten mencatat kinerja positif dan stabil di subsektor perusahaan pembiayaan, pinjaman daring, perasuransian, dan penjaminan.
Hingga Juli 2025, piutang pembiayaan di DKI Jakarta mencapai Rp92,65 triliun dengan rasio Non Performing Financing (NPF) 2,07 persenmembaik 45,72 persen (yoy), sementara, di Banten piutang pembiayaan tumbuh 5,58 persen (yoy) menjadi Rp35,24 triliun dengan NPF 3,24 persen.
Pada sektor pinjaman daring, per Agustus 2025, DKI Jakarta mencatat 2,65 Juta rekening pinjaman aktif dengan outstanding Rp12,62 triliun tumbuh 15,69 persen (yoy) dan tingkat wanprestasi (TWP 90) 3,10 persen. Di Banten, terdapat 1,68 Juta rekening aktif dengan outstanding Rp 5,98 triliun tumbuh 16,82 persen (yoy) dan TWP 90 sebesar 2,27 persen.
Industri perasuransian mencatat kinerja positif pada Agustus 2025. Di DKI Jakarta, premi asuransi jiwa naik 11,63 persen (yoy) menjadi Rp60,06 triliun, dan premi asuransi umum tumbuh 7,35 persen (yoy) menjadi Rp54,91 triliun. Klaim asuransi jiwa turun 7,09 persen (yoy) menjadi Rp39,35 triliun, sementara klaim asuransi umum meningkat 2,77 persen (yoy) menjadi Rp20,52 triliun.
Di Banten, premi asuransi jiwa mengalami kontraksi penurunan 20,86 persen (yoy) menjadi Rp3,38 triliun, sedangkan premi asuransi umum turun sebanyak 7,21 persen (yoy) menjadi Rp1,60 triliun.
Klaim asuransi jiwa naik 1,09 persen (yoy) menjadi Rp3,24 triliun dan klaim asuransi umum turun 26,06 persen (yoy) menjadi Rp600 Miliar.
Di sektor penjaminan, nilai investasi di DKI Jakarta naik 2,00 persen (yoy) menjadi Rp28,37 triliun, begitu pula di Banten mengalami kenaikan 6,42 persen (ytd) dari 100 Miliar menjadi 110 miliar.
Dari sisi outstanding penjaminan, DKI Jakarta mengalami kontraksi penurunan 6,53 persen (yoy) menjadi Rp340,76 triliun, sedangkan Banten mencatat kenaikan signifikan 153,59 persen (yoy) menjadi Rp7,82 triliun.
Secara keseluruhan, kinerja subsektor IKNB menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga stabilitas, memperluas akses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan non-bank di kedua wilayah.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sebagai wujud komitmen pelindungan konsumen, KOJK Jabodebek aktif memberikan layanan informasi, edukasi, dan penanganan pengaduan di sektor jasa keuangan. Per 30 September 2025, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), telah difasilitasi 7.225 pengaduan di DKI Jakarta dan Banten dengan tingkat penyelesaian 87,65 persen.
Di DKI Jakarta, pengaduan terbanyak berasal dari P2P Lending (33,00 persen), Perbankan (27,02 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (10,97 persen), dengan permasalahan utama terkait perilaku petugas penagihan (37,61 persen), restrukturisasi kredit (6,74 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (5,34 persen).
Sama halnya dengan di Banten, pengaduan turut didominasi P2P Lending (34,94persen), Perbankan (24,80 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (12,84 persen), dengan masalah serupa, yakni perilaku penagihan (36,63 persen), restrukturisasi kredit (7,93 persen), dan penipuan/pembobolan rekening (6,55 persen).
APPK juga mencatat 3.443 informasi dugaan fintech ilegal dan 113 informasi investasi ilegal untuk daerah DKI Jakarta, sedangkan Banten mencatat 1.966 informasi dugaan fintech ilegal dan 59 informasi investasi ilegal.
Dari sisi literasi keuangan, sepanjang Januari s.d September 2025 OJK Jabodebek telah menggelar 4.290 kegiatan edukasi yang menjangkau 13.104.285 peserta, terdiri dari 3.257 kegiatan di DKI Jakarta (12.673.529 peserta) dan 1.033 kegiatan di Banten (430.756 peserta).
OJK Jabodebek dan OJK Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa keuangan di bidang operasional, pelindungan konsumen, dan teknologi informasi, serta bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan dalam program TPAKD seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah 3T, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), dan pengembangan program PED untuk sektor ekonomi kreatif (klaster produk dan konten).
OJK mengimbau masyarakat selalu memeriksa legalitas entitas sebelum menerima tawaran pinjaman online, investasi, atau pekerjaan paruh waktu, melalui APPK, telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, atau akun resmi Instagram @ojkindonesia, @ojk_jabodebek, @ojk_banten, dan @Kontak157. (Ssk)
