Harmonyfm-Serang, BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) melakukan penandatanganan kesepakatan atau MoU dengan Bulog DKI Jakarta dan Banten terkait dengan pengoperasian dua buah Rice Milling Unit (RMU) dan gudang. MoU dilaksanakan di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (8/5/2023).
RMU dan Gudang itu nantinya akan digunakan sebagai tempat pengolahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Banten. Apalagi kapasitas operasinal RMU milik Bulog yang masing-masing mencapai 8 ton per jam dan kapasitas gudang sebesar 3.500 ton.
Kepala Kanwil Bulog DKI Jakarta dan Banten Basirun mengaku optimis serapan gabah yang dilakukan oleh BUMD akan lebih optimal dengan adanya dua RMU dan Gudang tersebut. Ini juga sekaligus akan membantu Pemprov Banten dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang berdampak pada kenaikan angka inflasi.
“Ini sistemnya bisnis to bisnis (B to B) antara BUMN dengan BUMD yang difasilitasi oleh Pemprov Banten,” katanya.
Meski demikian, lanjut Basirun, pihaknya akan kembali mengkomunikasikan rencana itu lebih inten lagi, karena MoU ini harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk persoalan secara teknisnya.
“Dalam waktu dekatlah kita upayakan,” ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) Saeful Wijaya mengungkapkan, MoU ini hanya langkah awal menuju penjajakan Kerjasama yang lebih serius lagi, karena setelah ini akan dilakukan PKS baru kemudian bisa beroperasi.
“Kita akan melakukan perhitungan dan penilaian dulu terhadap kondisi existing dari RMU dan gudang itu,” katanya.
Terlebih, lanjutnya, RMU itu secara teknologi masih jauh tertinggal karena masih menggunakan bahan bakar solar. Sementara saat ini hampir seluruh RMU yang modern sudah menggunakan listrik.
“Biaya operasional kita akan membengkak jika memaksakan menggunakan solar, terlebih saat ini pembelian solar sendiri sangat dibatasi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjutnya, di dalam PKS nanti hal ini akan kita bahas bersama. Yang jelas, Saeful menginginkan RMU itu sudah terkonversi ke listrik, sehingga biaya operasionalnya bisa lebih murah. “Sebelum ada PKS, kita ingin itu dikonversi terlebih dahulu ,” katanya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, dengan adanya MoU ini bisa menyelesaikan persoalan ketahanan pangan daerah kita. Apalagi Banten ini menjadi salah satu daerah pemasok beras terbesar secara nasional, karena cakupan persawahan kita sangat luas sekali.
Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari solusi, karena beberapa waktu lalu beras medium menjadi pemicu inflasi. Dengan seperti ini kita bisa melakukan penyediaan beras medium ke pasar secara optimal.
“Namun demikian, saya berharap terlebih dahulu dilakukan review dan perbaikan alat-alat RMU itu sendiri agar nantinya bisa lebih optimal,” katanya. (Rls/Siska)
