Harmonyfm-Tangerang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Banten menggelar acara halal bi halal yang tidak hanya menjadi momentum untuk saling memaafkan pasca bulan Ramadhan, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antar stakeholder terkait.
Acara halal bihalal yang berlangsing di salah satu hotel di Tangeranh Selatan ini juga menjadi ajang untuk membahas tantangan terkini yang dihadapi para pengembang di Banten.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari anggota, terjadi penurunan penjualan properti di wilayah Banten. Selain itu, kualitas konsumen juga menurun, ditandai dengan banyaknya calon pembeli yang gugur akibat permasalahan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI checking.
“Penurunan penjualan dan kualitas konsumen ini menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya kami berharap pemerintah Banten juga dapat mencermati kondisi ini, apakah fenomena serupa juga terjadi di daerah lain,” ujar Roni, Kamis (17/04/25).
Menyadari keterbatasan DPD REI dalam mengatasi kondisi pasar secara langsung, organisasi pengembang ini mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing anggotanya.
Fokus utama adalah pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) para pengembang, sejalan dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kualitas bangunan, lingkungan, dan konsumen.
“DPD REI Banten mengambil langkah konkret untuk membangun SDM teman-teman pengembang anggota. Program yang kita jalankan meliputi peningkatan mindset, skill set, dan networking dengan seluruh stakeholder terkait. Dengan SDM yang unggul, kita harapkan anggota REI Banten akan memiliki daya saing yang lebih kuat,” jelasnya.
Dalam halal bihalal ini, kata Roni, kuga dirangkaikam dengan program talk show, yang menghadirkan pengembang sukses sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, para anggota mendapatkan wawasan dan pola sukses yang dapat diadaptasi dalam bisnis mereka.
“Dari talk show tadi, kita melihat beberapa poin penting yang menjadi kunci keberhasilan. Pertama adalah mindset yang kuat, kedua adalah kualitas, baik itu kualitas bangunan maupun kualitas lingkungan, dan yang ketiga adalah pemasaran melalui digital marketing. Ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dan penting untuk diimplementasikan oleh anggota,” papar Roni.
Selain itu, lanjut Roni, DPD REI Banten berencana untuk melanjutkan program pengembangan SDM ini dengan mengadakan “sekolah” atau pelatihan yang lebih mendalam dalam waktu dekat.
Menghadapi tantangan pasar saat ini, Roni menekankan pentingnya semangat, optimisme, persatuan, dan kekompakan di antara para pengembang.
“Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat, optimis, bersatu, dan kompak. Solidaritas adalah kekuatan kita untuk mengatasi semua persoalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat mempererat hubungan bisnis yang baik antar anggota.
“Kita akan terus berupaya untuk bersinergi, termasuk dengan para pengembang besar. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung,” pungkasnya.
Hal senada diungkapkam oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Ikang Fawzi, dimana sia menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, terutama dengan pemerintah dan perbankan.
“Setiap kali ada perubahan, tentu ada penyesuaian. Kita harus sama-sama mencari solusi agar program 3 juta rumah ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai target,” ungkapnya.
Ikang menyoroti peran signifikan pengembang REI yang berjumlah sekitar 7.000 dalam produksi perumahan di Indonesia. Ia berharap agar kontribusi besar ini diimbangi dengan kemitraan yang baik dari seluruh pihak terkait.
“Kayaknya kita yang terbanyak membangun di sini, kita diajak kerjasama dengan baik. Semuanya tinggal memberikan banyak insentif, kemudahan masalah legalitas, serta akses keuangan untuk KPR agar konsumen kita juga lebih berdaya,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Budi Permana menyampaikan bahwa pihaknya menyadari isu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi perhatian utama bagi pengembang, khususnya pengembang yang fokus pada perumahan subsidi.
“Saat ini memang sudah berjalan di dua ratus dua puluh ribu (unit), namun berkaca pada penolakan tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan alokasi kuota FLPP ini selalu tak cukup,” ungkap Budi.
Untuk tahun 2025, Budi menyatakan bahwa peluang penambahan alokasi kuota FLPP sangat besar. Namun, hal ini memerlukan percepatan penyerapan kuota yang sudah ada.
Lebih lanjut, dia mengatakan Kementrian PKP memberikan catatan penting terkait kualitas perumahan. Pihaknya sangat konsen agar pembeli, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan haknya atas rumah yang berkualitas.
“Harapannya ke depan teman-teman pengembang bisa membangun perumahan yang benar-benar berkualitas. Kami pun akan mengapresiasi hal tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan prioritas akan diberikan kepada pengembang dengan kualitas yang bagus,” tegas Budi.(ssk)
