Harmonyfm -Serang, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperluas adopsi digitalisasi di berbagai aspek pelayanan publik, Bank Indonesia Provinsi Banten bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan forum Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada 31 Oktober-01 November 2024 di Bandung Barat, Jawa Barat.
Kegiatan ini merupakan wadah untuk membahas solusi atas permasalahan yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah strategis serta diharapkan dapat memperkuat awareness dan komitmen Pimpinan Daerah.
Kegiatan yang mengangkat tema “Perumusan Strategi dan Rencana Aksi Implementasi ETPD di Wilayah Banten” juga turut dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten, Koordinator Regional Kemenko Perekonomian, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota/Kab se-Banten dan provinsi Jawa Barat serta perwakilan dinas terkait.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi/formulasi kebijakan dan strategi yang tepat bagi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di masing-masing daerah pada khususnya dan perluasan ekosistem digital pada umumnya.
Dalam pembukaan Rakorwil, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten, Dr. M. Yusuf, menyampaikan agar seluruh Pemda dapat meningkatkan nilai indeks ETPD dan meningkatkan prestasi TP2DD ke depan.
Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa menyampaikan apresiasi upaya pemerintah daerah di Banten yang telah mempertahankan indeks ETPD pada level digital di Semester I-2024 serta pencapaian pemda Banten Rakornas P2DD Tahun 2024 dimana Kabupaten Tangerang berhasil menempati posisi ketiga TP2DD Terbaik kategori Kabupaten wilayah Jawa-Bali.
Selain itu, Provinsi Banten dan Kota Tangerang berhasil menjadi Pemda dengan kenaikan skor paling besar sehingga dianugerahi dengan award Rookie of the Year.
“Hal ini sejalan dengan perkembangan digital di Banten yang terus meningkat dimana Banten menjadi lokasi transaksi QRIS terbesar ke-5 nasional ditengah tantangan pemerataan infrastruktur komunikasi terutama di wilayah Banten bagian Selatan,” ujar Ameriza .
Sementara Koordinator Ekonomi Daerah Kemenko Perekonomian RI Dara Ayu Prastiwi menyoroti cakupan jaringan di Banten baru mencapai 75 persen terutama Kabupaten Lebak dan Pandeglang dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Lebak yang belum terjangkau jaringan 4G mencapai 47,83 persen, dan di Kabupaten Pandeglang mencapai 46,02 persen.
Pemda didorong untuk meningkatkan akses jaringan melalui Bakti Kemenkominfo, penyediaan jaringan fiber optik dan peningkatan jaringan oleh Pemda dapat dilakukan dengan penyediaan lahan untuk penambahan tower BTS.
“Hal tersebut sangat penting untuk perluasan digitalisasi layanan pemerintah dan perluasan ETPD,” ungkap Dara.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, menyampaikan paradigma utama transformasi digital adalah memastikan kesejahteraan masyarakat melalui digital.
Salah satu implementasi digitalisasi adalah kebijakan opsen agar bisa menekan gap antara pemerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
Melalui digitalisasi Samsat di Jawa Barat, tingkat kepatuhan kenaikan jumlah pengguna layanan dan penerimaanan meningkat Rp60 miliar di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.
Kegiatan dilanjutkan sharing session Eksplorasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Ekspresi Pemda se-Banten) dengan narasumber dari Provinsi Jawa Barat yaitu Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik dan Kepala Tim Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SPPUR BI Jawa Barat, Yusi Yuliana.
Strategi yang dilakukan Jabar melalui platform Smart Tax yaitu pengelolaan cerdas pendapatan berbasis digital dengan mengimplementasi big data pendapatan melalui layanan non tunai, integrasi data pajak, dan edukasi masyarakat.
Hal ini menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat pada 2024 meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan cepat yang selanjutnya berdampak maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak meningkat.
Peran Bank Indonesia bersama TP2DD menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membangun strategi dalam proses melakukan penyusunan peta jalan (roadmap) TP2DD Provinsi Jawa Barat, termasuk langkah dalam meningkatkan hubungan koordinasi dan komitmen TP2DD dalam implementasi ETPD.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan studi banding ke Sumedang command center yang merupakan perwujudan dari transformasi pemerintah berbasis Digital.
Pemkab Sumedang menjadi juara satu se-Indonesia atas inovasi e-Government dengan ukuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Seluruh peserta menyimak pemaparan Sekda Kab. Sumedang dan Kepala Diskominfo mengenai fitur dan layanan pemerintah Kab. Sumedang yaitu WA Kepo dan sistem informasi untuk bisa melakukan visualisasi data mengenai pajak, penerimaan dan realisasi APBD, layanan kependudukan, penanggulangan stunting, pengelolaan bencana, data masyarakat miskin, perizinan, pariwisata, hingga data dan informasi bahan pokok volatile foods. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan satu data yang terintegrasi.
Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk semakin digital / smart city. (rls/Ssk)
