Harmonyfm -Serang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Banten menggelar cara Nonton Bareng (Nobar) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 yang di gelar di Ballroom Surosowan, lantai 4 KPw BI Banten, Kamis (31/08/23).
Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 merupakan pertemuan tahunan tingkat nasional guna melakukan koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan diikuti oleh 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Bank Indonesia bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui TPIP dan TPID untuk melakukan stabilisasi harga. Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 diselenggarakan secara hybrid di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri juga oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala BPK. Adapun tema utama Rakornas tahun 2023 adalah “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi di tanah air guna menjaga stabilitas harga agar tercapainya sasaran inflasi nasional. Seluruh dunia saat ini sedang berkonsentrasi dalam 2 (dua) hal yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga tekanan inflasi.
Inflasi nasional pada Juli 2023 sebesar 3,08% (YoY) dan masih lebih baik dari beberapa negara G20 seperti
India 7,44 persen (YoY), Inggris 6,8 persen (YoY), Jerman 6,1 persen (YoY), Italia 5,9 persen (YoY) dan Uni Eropa 5,3 persen (YoY).
Capaian ini tentunya hasil sinergi kuat antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah,
TPIP dan TPID serta implementasi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Presiden juga menekankan perlunya kesiapan setiap pihak dalam menghadapi tantangan El Nino kedepan dengan menjaga cadangan beras nasional dan daerah, memperhatikan neraca pangan daerah dan integrasi data stok. Saat ini, posisi cadangan beras pemerintah (CBP) per Agustus 2023 sebesar 1,5 Juta Ton dan masih ada rencana pengadaan 400.000 ton sehingga diperkirakanan pasokan masih relative aman hingga akhir tahun, namun demikian tetap menjadi perhatian bersama untuk memastikan ketersediaan stok beras kedepan.
Selanjutnya, untuk menjaga daya beli, pemerintah juga akan melanjutkan program pangan kepada 21,35 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulan mulai September, Oktober dan November 2023.
Realisasi anggaran kementrian untuk pengendalian inflasi sebesar Rp47,03 Triliun atau 37,12 persen dari pagu
sebesar Rp126,68 Triliun dengan pangsa terbesar di Kemensos, SDM dan Perhubungan. Dalam kesempatan yang sama, disampaikan juga bahwa dalam mendukung pengendalian inflasi, Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri agar daerah dapat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD.
Lebih lanjut, akan didorong implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) di 171 daerah di Indonesia dengan komoditas yang diperdagangkan antara lain: beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras dan akan terus diperluas.
Sejalan dengan itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan inflasi Indonesia saat ini merupakan salah satu terendah di dunia. Di tataran G20, capaian Indonesia lebih baik dari Argentina, Turki, India, Uni Eropa dan Amerika Serikat atas sinergi dan koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan dalam pengendalian inflasi.
Di negara lain, pengendalian inflasi hanya menggunakan suku Bunga bank sentral, sedangkan di Indonesia lebih mengedepankan sinergi yang dikombinasikan dengan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar dan pengelolaan ekspektasi inflasi.
Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal diterapkan termasuk subsidi dan reward kepada pemenang TPID Award untuk mendukung upaya pengendalian inflasi. Lebih lanjut, telah terdapat wadah koordinasi Pemerintah Pusat dan daerah-daerah melalui pertemuan setiap minggu yang dikoordinir oleh Kemendagri. Sinergi dan koordinasi erat tersebut menjadi ciri khas Indonesia menjadi negara yang mempu menjaga inflasi menjadi salah satu terbaik di dunia.
Gubernur Bank Indonesia menekankan, bahwa perlu upaya dalam menjaga inflasi dalam sasaran 3±1 persen
(YoY) pada 2023 dan 2,5±1 persen (YoY) pada 2024 sehingga koordinasi kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal
pemerintah dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan dan diperkuat
Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia mengingatkan terdapat 5 arahan presiden untuk mensukseskan pengendalian inflasi pangan: (i) Integrasi Data Pangan Antar Daerah sehingga kebijakan daerah dapat tepat sasaran. (ii) Terus meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sehingga ketersediaan pasokan dapat terjaga dan harga dapat terjangkau. (iii) Kelancaran Distribusi untuk terus ditingkatkan (iv) Meningkatkan Operasi Pasar Murah untuk komoditas pangan (v) Komunikasi dan Koordinasi Pusat dan Daerah yang terus diperkuat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi di kelompok inflasi harga yang diatur pemerintah dan harga pangan yang bergejolak. Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk menangani inflasi seperti pada masa pandemic COVID-19.
Sejak September 2022, Kemendagri bersama BPS di seluruh kabupaten/kota telah membuat proxy inflasi yang dikeluarkan seminggu sekali untuk melihat perkembangan inflasi mingguan di setiap kabupaten/kota di Indonesia sehingga Pemda dapat melakukan dengan lebih cermat.
Kemendagri juga menyampaikan data proxy hasil pemantauan BPS kepada setiap Pemda untuk mendorong iklim kompetitif dalam pengendalian inflasi dan terdapat Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemda berkinerja baik dalam pengendalian inflasi.
Di Provinsi Banten, Rapat Koordinasi Nasional yang dihelat di Istana Negara disaksikan secara daring oleh Pj. Sekda Provinsi Banten, Virgojanti, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Banten, Imaduddin Sahabat dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota di Banten.
Dalam keterangannya, Pj. Sekda Banten menyampaikan bahwa TPID Provinsi Banten dan Bank Indonesia telah bersinergi erat dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di Banten ditengah munculnya fenomena EL Nino. Kedepan, Pemprov Banten akan terus memperkuat ketahanan pangan, pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemda. Lebih lanjut, Pemprov akan mengintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilakukan di 80 titik sepanjang 2023 guna memastikan kestabilan harga. (Rls/Ssk).
