Harmomyfm-Serang, Disparitas ekonomi yang tajam antara Banten Utara dan Banten Selatan menjadi isu sentral dalam Forum Ekonomi Banten 2025 yang digelar oleh Bank Indonesia Banten. Acara kolaboratif ini melibatkan sejumlah stakeholder kunci, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten, ISEI, dan akademisi dari UGM.
Acara Forum Ekonomi Banten yang di selenggarakan di Ball Room Hotel Aston Serang pada Selasa (09/12/25) ini bertujuan untuk mengupas tantangan, mengidentifikasi peluang, dan merumuskan strategi konkret untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Banten.
Asisten Daerah III Banten, Budi Santoso, menyoroti ketimpangan PDRB Banten yang tidak merata. Data menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Banten secara keseluruhan cukup baik, kontribusi Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) terhadap PDRB provinsi hanya sekitar 5 persen.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Budi menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak dan realisasi proyek infrastruktur strategis seperti dari pusat yang prioritaskan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, komuter kereta rel Tanah Abang, dan rencana aktivasi kembali kereta Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Payung.
“Untuk provinsi kita ada program Bang Andra (Gubernur Banten) yang menargetkan 80 km untuk jalan di Banten Selatan. Sedang Pemerintah Kota/Kabupaten dalam penyesuaian tata ruang untuk mendukung kawasan industri dan pariwisata,” ujarnya.
“Jika tiga rencana besar ini terealisasi, Insya Allah akan mempercepat pertumbuhan kita,” imbuh Budi.
Ia juga menyinggung capaian investasi Banten yang mencapai Rp91 Triliun dan menempati peringkat ke-4 nasional namun sebagian besar masih berpusat di wilayah utara karena itu pemerintah akan lebih agresif mempromosikan potensi Banten Selatan melalui bisnis matching, event investasi, dan publikasi media.
“Pariwisata jalan tidak hanya Anyer di selatan, ada banyak destinasi lebih indah yang belum tergarap maksimal, jika akses ke Tanjung Lesung semakin mudah aktivitas ekonomi akan meningkat signifikan,” tegasnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Banten, Ameriza M Moesa, mendukung penuh fokus pada Banten Selatan sebagai “sumber permasalahan” yang harus diatasi. Ia menyoroti bahwa aktivitas yang menguntungkan seperti pariwisata dan pertanian di Selatan belum terkelola secara optimal.
“Karena kami yakini ini adalah salah satu sumber permasalahan yang dihadapi, karena Banten Selatan cukup tertinggal,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang diangkat Ameriza adalah kontradiksi antara data ekonomi makro yang terbilang positif dengan realitas angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
“Kenapa data ekonomi begitu bagus, kok [kemiskinan/pengangguran] masih tetap tinggi, tidak menurun, masih tinggi kita atur karena visibilitas itu yang sudah ada,” jelasnya.
Ameriza meyakini bahwa visibilitas dalam artian pembangunan yang nyata di Selatanakan menjadi motor perkembangan ekonomi baru dan memicu lompatan waktu pembangunan yang signifikan, dengan dampak yang terasa hingga 10 tahun ke depan.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Ameriza menekankan pentingnya momentum pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Banten Selatan, seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Ia meminta agar fokus pembangunan tidak “dikontrol” atau terpusat di wilayah yang sudah maju.
“Padahal kan yang harusnya yang lebih banyak itu yang sebelah [Selatan] karena ketinggalannya kan di sebelah,” tambahnya.
Ameriza mendorong agar momentum ini digunakan untuk menarik investor dengan cara mendorong investasi di bidang pertanian dan pariwisata luas. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberikan sustainer (dukungan keberlanjutan) dan konsep presentasi investasi yang terbaik.
“Mudah-mudahan karena ada ini kita bisa mengundang para investor. Tapi memang pemerintah daerah harus memberikan sustainer. Sustainer memberikan prestasi kemudian konsep prestasi yang paling baik,” tutup Ameriza, sembari mengingatkan agar semua pihak belajar dari pengalaman buruk di masa lalu dan memastikan pengalaman yang baik yang berjodoh.
“Semoga adanya forum ekonomi Banten ini, stakeholder makin menyadari untuk kita bersama-sama membangun Banten Selatan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Guru Besar Program Study Pembangunan Ekonomi Kewilayahan FEB UGM Prof. Mudrajat Kuncoro, menyebut bahwa Lebak dan Pandeglang hanya menyumbang 4,6 persen dari total PDRB Provinsi Banten, sebuah kondisi yang persisten selama 20 tahun terakhir. Sektor yang harus digenjot di Selatan adalah pertanian (agri) dan pariwisata, berbeda dengan Utara yang didominasi oleh industri dan real estate.
”Kalau kita lihat dari 8 kabupaten/kota di Banten, Lebak dan Pandeglang itu hanya menyumbang 4,6 persen. Dan itu istiqomah selama 20 tahun terakhir. Enggak ada perubahan, Persisten. Jadi tetap terjadi,” tegas Prof. Mudrajad.
Selain ketimpangan antarwilayah, Prof. Mudrajad juga menyinggung Gini Koefisien (pengukuran ketimpangan) antara kota dan desa yang menunjukkan ketimpangan di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan.
Ia menekankan bahwa fokus utama ke depan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan ini dan menerapkan konsep ekonomi inklusif di Banten.
”Nah, justru kan ke depan adalah bagaimana kita mengurangi ketimpangan itu. Bagaimana menerapkan inklusif di Banten, tidak omon-omon, tapi sekarang itu jadi mainstreaming kebijakan di Banten,” tegasnya.
Ia berharap Forum Ekonomi Banten 2025 ini dapat menghasilkan grand design kebijakan yang menjadikan percepatan pertumbuhan Banten Selatan (Lebak-Pandeglang) sebagai arus utama kebijakan provinsi.
Sementara Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementrian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra, menyatakan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Banten yang lebih tinggi dari nasional dan menegaskan adanya program afirmatif dalam RPJMN 2025-2029 untuk mengejar disparitas di Selatan.
Ia menekankan pentingnya penguatan jaringan jalan desa dengan konsep super chain yang menghubungkan pertanian, komoditas, pasar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Infrastruktur sudah disiapkan, program-program sudah disiapkan, ini bisa didorong, dipromosikan potensi besar di wilayah Banten,” tambahnya, mengajak kolaborasi semua pihak termasuk media dan netizen.
Ketua Ikatan Sarjana Ekknomj Indonesia (ISEI) Banten Prof Akhmadi, menimpali bahwa investasi yang sudah mencapai Rp91 triliun masih terkonsentrasi di Utara. Dengan pembangunan infrastruktur, ISEI optimis potensi Banten di pertanian (agri) dan pariwisata akan terbangun.
“Waktunya sudah tiba di Banten Selatan dipenuhi oleh masyarakat yang bekerja, di sektor industri, agri, pertanian, dan pariwisata. Sehingga peningkatan pendapatan masyarakat tercapai,” kata Akhmadi.
Kepala OJK Banten, Adi Dharma, menegaskan komitmennya untuk berfokus pada Lebak dan Pandeglang mulai tahun 2026. OJK akan mengarahkan Rencana Bisnis Bank dan lembaga keuangan untuk membiayai sektor-sektor potensial di Selatan, termasuk mendukung pinjaman untuk pembangunan dan infrastruktur.
“Kami juga sebagai pengawas mutu dari lembaga keuangan memang akan mengarahkan rencana bisnis bank dan lembaga keuangan yang ada di berbagai sektor itu untuk membiayai dari berbagai sektor,” jelasnya.
Dukungan lembaga keuangan ini akan difokuskan untuk membiayai pinjaman untuk pembangunan dan infrastruktur. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan capaian pembangunan yang selama ini dicita-citakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
“Dari situlah kami akan mengarahkan lembaga keuangan yang alim dan ikut pola operasi mengelola infrastruktur katanya pada siapa yang ada di kantor-kantor. Sehingga bisa mencapai apa yang Pak Gubernur inginkan selama ini,” tutup Adi.
OJK juga fokus meningkatkan literasi keuangan masyarakat Banten Selatan.
Secara keseluruhan, Forum Ekonomi Banten ini menyimpulkan bahwa kunci percepatan pembangunan di Banten Selatan terletak pada sinergi infrastruktur masif, pengembangan sektor unggulan (pertanian dan pariwisata), dan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. (Ssk)
